AMP News :
Featured
Articles
Powered by Blogger.

Breaking News

Opini

Promo
Tahunan
×

Brigjen Pol Yanto Tarah Wakapolda Aceh Dimata Pimred StatusAceh.Net

Brigjen Pol Supriyanto MM
AMP- Akhirnya dengan berkat do’a  serta keinginan masyarakat Aceh, Brigjen Pol Drs. Supriyanto Tarah MM yang akrab di sapa Yanto Tarah kembali bertugas di Tanah Rencong sebagai Wakil Kepala Polisi Daerah (Wakapolda) Aceh. 

Kembalinya yanto tarah  bertugas di aceh sesuai dengan surat telegram Kapolri Nomor: ST/16/I/2018 tanggal 5-1-2018 yang beredar di kalangan wartawan dan jajaran kepolisian .

Yanto tarah merupakan salahsatu perwira tinggi polri yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bidang Penanganan Kejahatan Kekayaan Negara di Kementerian Koordinator Politik,Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam),terhitung sejak tanggal 5 Januari 2018 ditunjuk menggantikan Brigjen Pol Bambang Soetjahyo.

Dalam catatan redaksi, Yanto tarah kelahiran 4 November 1962 di Bojonegoro, Jawa Timur, bagi masyarakat aceh yanto tarah adalah sosok pimpinan polisi yang sangat dekat dengan segala komponen masyarakat.

Pada saat aceh masih dilanda konflik bersenjata yanto tarah pernah menjabat sebagai Kapolres Bireuen,bagi masyarakat bireuen dan aceh utara khususnya memiliki penilaian tersendiri terhadap sosok yanto tarah yang regelius dan ramah senyum.

T. Sayed Azhar salahsatu warga aceh utara yang juga pimpinan redaksi media online statusaceh.net sangat bersyukur kepada Allah atas kembalinya yanto tarah bertugas di aceh, bagi sayed hal ini sudah lama di inginkan dirinya dan masyarakat aceh,disamping yanto tarah merupakan salahsatu perwira polisi saat konflik yang berani dan siap mengorbankan nyawa serta anak istri demi menjalankan tugas sebagai abdi negara.


T. Sayed Azhar
“ Alhamdulillah jika beliau telah jadi wakapolda aceh,ini sudah lama saya dan masyarakat inginkan,kalau tidak salah sejak tahun 2016 aaya ingin beliau kembali ke aceh, beliau layak jadi orang nomor satu atau dua di Polda Aceh karena saat konflik beliau berani ambil resiko bawa anak dan istri bertugas ke aceh karena beliau menganggap itu semua adalah tuntutan sebagai abdi negara “,ungkap sayed yang bersyukur atas kembalinya yanto tarah ke aceh.

Brigjen Drs Supriyanto MM yang dihubungi melalui sambungan telepon selulernya,Minggu (7/1/2018), mengatakan jika dirinya belum mengetahui jika dirinya telah ditunjuk sebagai wakapolda aceh,namun pria yang ramah senyum ini mengatakan akan selalu siap menjalankan tugas dimana dan kapan saja  apalagi ke aceh dirinya mengatakan seperti kembali ke kampung halaman.

“ Oh saya belum tahu, semoga saja benar itu informasinya karena jika benar saya pulang kampung, sudah lama sekali saya tinggalkan aceh,apalagi disana masih ada guru agama saya abu tumin,saya rindu sekali sama beliau,namun pada dasarnya saya siap ditugaskan dimana saja apalagi di Aceh “,ujar yanto tarah di seberang telepon dengan nada datar.

Sementara itu pihak Polda Aceh belum dapat dihubungi serta belum dapat memberikan keterangan terkait adanya mutasi ataupun pergantian salahsatu pimpinan polda aceh. (Redaksi)

Ternyata Indonesia Telah Akui Yerusalem Ibukota Israel Sejak Tahun 2009. Ini Buktinya

AMP - Buku IPS karangan Sutoyo, Leo Agung terbitan Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan halaman 76 tercetak nama negara Israel dengan ibu kota Yerusalem.

Hal itu merupakan sebuah kesalahan fatal, kata Ketua Komite Sekolah Indonesia Kuala Lumpur Hardjito Warno.

“Kesalahan fatal pencantuman nama negara penjajah Palestina itu bertolak belakang dengan Konstitusi pembukaan UUD 45 ‘bahwa Penjajahan diatas muka bumi harus dihapuskan’,” ujar Hardjito dalam pernyataannya di Kuala Lumpur diterima redaksi, Selasa (12/12/2017).

Selain itu, lanjutnya, pencantuman tersebut mencederai upaya yang dilakukan pemerintah Republik Indonesia dalam memperjuangkan Baitul Maqdis (Yerusalem) adalah ibu kota Palestina juga mendorong perjuangan kemerdekaan negara itu.Buka Link Bukunya

Komite Sekolah Indonesia Kuala Lumpur meminta kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) segera menarik dan merevisi buku itu.

“Ini penting agar tidak ada kerancuan berpikir oleh pelajar sekolah dasar dalam menyikapi siapa sebenarnya yang menjajah Palestina,” ujarnya.

“Buku IPS kelas 6 itu bisa download gratis di Google Play Store,” tambahnya.[hidayatullah.com]

Membaca sinyal dari Dana Desa yang mengendap

Ilustrasi: Dengan pengalaman dan kapasitas sumber daya yang minim, desa seperti berjalan meraba-raba dalam mengelola keuangan dan proyek yang besarnya.
AMP - Dari tahun ke tahun jumlah Dana Desa terus meningkat. Pada 2015 total Dana Desa berjumlah Rp20,77 triliun. Tahun 2016 naik menjadi Rp46,98 triliun. Pada 2017 naik lagi menjadi Rp60 triliun.

Jika penyalurannya lancar dan dipergunakan secara tepat guna, seharusnya Dana Desa itu bisa memberikan manfaat besar kepada masyarakat desa. Jika dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur, secara teoritis, dana desa seharusnya bisa meningkatkan daya beli masyarakat yang dilibatkan dalam proyek-proyek infrastruktur itu,

Praktiknya tidak sesederhana itu. Kita masih sering mendengar kabar pengaduan tentang korupsi Dana Desa. Tidak semua desa mampu memanfaatkan dana itu secara tepat guna. Dan, Dana Desa pun tidak lancar tersalurkan.

Tanpa menganggap remeh persoalan lainnya, ketidaklancaran penyaluran Dana Desa patut mendapat perhatian. Dana Desa yang mengendap, akibat ketidaklancaran tersebut, tentu akan membuat desa tak bisa menyerap dana yang telah dialokasikan. Itu berarti manfaat yang Dana Desa, yang dituju, tak tercapai.

Isu Dana Desa yang mengendap itu sudah terlihat sejak awal. Sampai Oktober 2015 baru sekitar sepertiga Dana Desa yang diserap dari total yang dianggarkan pemerintah pada tahun itu. Karena saat itu adalah tahun pertama, rendahnya penyerapan Dana Desa pada saat itu masih dimaklumi. Belakangan serapan Dana Desa tahun 2015 disebut mencapai 82%.

Bagaimana dengan tahun ini? Pada akhir November lalu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo mengklaim bahwa Dana Desa tahun ini telah terserap 98 persen dari total Rp60 triliun.

Barangkali yang diklaim oleh Menteri Desa adalah jumlah Dana Desa yang telah disalurkan oleh Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah; bukan Dana Desa yang telah diserap oleh masyarakat desa. Sebab sejumlah daerah mengakui masih banyak desa yang belum mencairkan Dana Desa.

Aceh, misal. Pada minggu ketiga November lalu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (PMG) Aceh, Prof Dr Amhar Abubakar menyatakan, dari total Rp1,957 triliun, Dana Desa tahap II Aceh baru ditarik Rp188,916 miliar. Sisanya masih berada di rekening kas umum negara.

Di Sumatera Barat, dari total 885 nagari/desa, masih ada 293 nagari/desa sampai minggu ketiga November belum mencairkan dana desa tahap II. Dana desa sebesar Rp101 miliar, seperti dikatakan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sumatera Barat Syafrizal, masih mengendap di kas daerah.

Di Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan, sampai akhir November lalu masih ada Dana Desa tahap II sebesar Rp1,2 miliar yang belum dicairkan oleh empat desa. Dana itu sekarang mengendap.

Direktur Jenderal Perimbangan Kementerian Keuangan Boediarso Teguh Widodo menyatakan, Kementerian Keuangan telah menyalurkan hampir seluruh Dana Desa yang telah dianggarkan. Dengan pagu Rp36 triliun, sejak April sampai akhir November lalu Dana Desa Tahap I telah ke pemerintah daerah mencapai 99,4 persen.

Sedangkan Dana Desa Tahap II, dengan pagu Rp24 triliun, sejak Agustus sampai akhir November lalu telah disalurkan ke pemerintah daerah sebanyak 77,8 persen.

Namun belum semua Dana Desa yang sudah ditransfer ke pemerintah daerah itu diteruskan ke desa-desa. Di beberapa daerah, seperti dikatakan Boediarso Teguh Widodo, Dana desa yang masih mengendap di rekening kas umum daerah mencapai Rp12,88 triliun untuk 22.884 desa.

Dana Desa yang cukup besar itu belum bisa dicairkan karena persyaratan administrasi belum dipenuhi.

Jumlah besar Dana Desa yang mengendap di kas pemerintah daerah itu seharusnya menjadi sinyal bahwa perlu penanganan serius agar penyaluran dan pemanfaatan Dana Desa bisa lebih optimal. Persyaratan administrasi tetap haruslah ada sebagai bagian dari ketertiban, dan sebagai alat kontrol ketepatan penggunaan dan penghindaran penyelewengan dana,

Bagaimanapun desa belum pernah mengelola keuangan yang sangat besar sebelumnya. Dengan pengalaman dan kapasitas sumber daya yang minim, desa seperti berjalan meraba-raba dalam mengelola keuangan dan proyek yang besarnya.

Di satu sisi, desa mendapatkan kesempatan yang besar untuk mandiri. Pada saat yang sama, desa harus sangat teliti dan cermat agar tidak terperosok ke dalam tindakan korupsi.

Tanpa perlu melonggarkan pengawasannya, Presiden Joko Widodo pernah meminta agar sesegera mungkin dilakukan penyederhanaan sistem pelaporan dan pertanggungjawaban Dana Desa.

"Saya titip agar lebih optimal, warga desa jangan terlalu dibebankan dengan hal-hal yang bersifat administratif," kata Presiden.

Hal itu bisa menjadi salah satu jalan untuk mengatasi persoalan penyaluran Dana Desa. Namun, yang lebih penting adalah meningkatkan kemampuan desa dalam mengelola dana yang mereka terima.

Peningkatan kapasitas itu jelas harus mencakup juga peningkatan kemampuan dalam menangani administrasi pengelolaan Dana desa. Namun hal itu tentu bukan satu-satunya yang terpenting.

Peningkatan kapasitas desa itu pertama-tama harus diarahkan agar desa bisa mandiri, seperti yang diamanatkan dalam Undang-undang Desa. Desa, misal, harus bisa merumuskan kebutuhan dan memutuskan cara memenuhinya dengan memanfaatkan Dana Desa yang mereka terima.

Arahan-arahan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah seharusnya dilakukan hanya dalam rangka memastikan cita-cita kemandirian itu dan untuk mensikronkannya dengan pembangunan nasional.

Dalam peningkatan kapasitas tersebut, peran pendamping desa sangatlah penting. Itu sebabnya semua pihak harus berani mengevaluasi para pendamping yang dianggap tidak mempunyai kompetensi dalam mewujudkan amanat Undang-undang Desa.

Terlebih, memasuki tahun politik, semua pihak harus menahan diri agar tidak mengotori geliat pembangunan desa itu dengan kepentingan elektoral.[beritagar.id]

Masjid Bujang Salim dan Perjuangan Rakyat

AMP - Masjid Besar Bujang Salim indah dipandang luar dan dalam. Catnya tampak baru, ukiran kaligrafi di dinding bagian dalam sungguh menakjubkan. “Masjid ini dibangun sejak tahun 1923, saat itu luasnya 12 x 10 meter di atas tanah yang diwakafkan oleh Bujang Selamat,” kata Ketua Pengurus Harian Badan Kemakmuran Masjid Besar Bujang Salim, Tgk. Jalaluddin H. Ibrahim didampingi sekretarisnya, H.T. Syamsul Bardi H. Abbas, Selasa 23 April 2013.

Masjid tersebut kemudian diperluas menjadi 20 x 15 meter. Renovasi berikutnya menjadi 50 x 30 meter dengan menambah teras depan, samping kiri dan kanan. Terakhir diperlebar hingga luasnya mencapai 95 x 80 meter, hasilnya mampu menampung lebih 2.500 jamaah.

Kata Teungku Syamsul Bardi, konstruksi Masjid Bujang Salim diadopsi dari Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, sesuai keinginan masyarakat setempat. “Sebagian tukang (pekerja) bangunan masjid ini juga orang yang sama mengerjakan Masjid Raya Baiturrahman,” ujarnya.

Pembangunan masjid tersebut menghabiskan dana lebih Rp15 miliar. Selain sumbangan masyarakat, kata Syamsul Bardi, bantuan dari PT AAF, PT PIM, PT Arun, Pemda Aceh Utara, dan Pemerintah Aceh.

Tak hanya salat lima waktu dan salat Jumat, Masjid Bujang Besar Salim juga digunakan untuk pengajian rutin saban malam yang diasuh sejumlah ulama. Kecuali Senin malam dan Jumat malam, libur. “Senin malam pengurus masjid ikut pengajian di tempat Abu Paloh Gadeng (Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Utara, pimpinan dayah di Paloh Gadeng-red),” ujar Syamsul Bardi.

Di masjid ini, ada pula majelis taklim dari kelompok pemuda, pengajian kaum ibu, dan pengajian anak-anak.

Awal 2013, Masjid Besar Bujang Salim menerima bantuan generator set (genset) otomatis berukuran besar dari Wakil Gubernur Aceh Muzakkir Manaf atau Mualem. Mulanya, Mualem saat i’tikaf dalam masjid tersebut seusai Magrib, tiba-tiba listrik padam. “Sebulan kemudian Mualem menyumbangkan satu genset otomatis,” kata Syamsul Bardi.

***

Teuku Rhi Budjang Selamat atau Bujang Salim Bin Rhi Mahmud dikenal sebagai salah seorang perintis pergerakan kemerdekaan Indonesia dari Aceh. Putra Uleebalang ini lahir di Keude Amplah, Nisam, (dulu Nanggroe Nisam), Aceh Utara tahun 1891.

Berdasarkan arsip Masjid Besar Bujang Salim, pada 1912 Bujang Salim menyelesaikan pendidikan kelas lima pada Kweekschool dan Osvia (sekolah Belanda) di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Ia lalu dipanggil pulang ke Aceh, selama setahun tinggal di Kutaradja (Banda Aceh), mempelajari dan mempraktikkan Tata Kepamongprajaan.

Setahun kemudian, Bujang Salim ditunjuk menjabat Zelfbstuurdier Nanggroe Nisam sampai 1920. Selama menjabat, ia sering beraktivitas di bidang politik dan keagamaan. Itu sebabnya, Belanda kemudian memecat Bujang Salim dan diasingkan ke Meulaboh, 8 Februari 1921.

Pada 21 April 1922, ia dibuang ke Meurauke, Papua. Di sana, Bujang Salim juga berkutat dengan aktivitas pendidikan dan keagamaan, kegiatan yang  bertentangan dengan perpolitikan Belanda ketika itu. Akibatnya, ia dibuang ke daerah Tanah Merah, Digul, Papua, 5 April 1935.

Di masa serbuan Jepang, Bujang Salim diungsikan ke hutan Bijan, 11 Mei 1942, kemudian dikembalikan ke Meurauke. Pada 3 November 1942, ia  dibawa lagi ke Tanah Merah.

Pertengahan 1943, atas anjuran Van Der Plas, pemerintahan interniran Belanda mengangkut semua orang buangan untuk diungsikan ke Australia, termasuk Bujang Salim. Akhir 1945, pemerintah interniran Belanda memerdekakan orang-orang buangan tersebut dan dijanjikan akan dipulangkan ke tempat asal masing-masing. Pada 7 Oktober 1946, Bujang Salim dan rombongan eks-buangan diberangkatkan dengan kapal barang tentara sekutu, tiba di Jakarta, 14 Oktober 1946.

Bujang Salim dimasukkan ke kamp Chause Complex. Satu bulan kemudian, anggota rombongan lainnya diberangkatkan ke Cirebon dan diserahkan pada Pemerintah Indonesia. Bujang Salim, karena anaknya sakit keras, tidak  diberangkatkan sampai empat bulan lamanya.

Bujang Salim kemudian berhubungan sendiri dengan Pemerintah Indonesia di Pegangsaan Timur dan dibolehkan berangkat ke Purwokerto. Pada 15 Februari 1947 oleh Kementerian Dalam Negeri di Purwokerto, ia dipekerjakan sementara menunggu kapal yang berangkat dari Cilacap menuju Sumatera. Karena Agresi I Belanda, 31 Juli 1947, ia dan keluarga terpaksa mengungsi ke lereng-lereng Gunung Slamet, Jawa Tengah, selama enam bulan.

Maret 1948, ia ditangkap oleh pasukan patroli Belanda dan ditahan untuk pemeriksaan. Dua hari setelah itu ia dilepas dengan dasar janji Belanda di Australia dulu, ia dibawa ke Medan, tiba pada 20 April 1948.

Pada Februari 1950 dengan bantuan Gubernur Aceh ketika itu, Bujang Salim diberangkatkan ke Kutaradja. Lalu, 31 Juli 1950 ia pulang ke Krueng Geukuh yang saat itu berada dalam Nanggroe Nisam. Bujang Salim akhirnya meninggal dunia, 14 Januari 1959. Ia dikebumikan di belakang Masjid Besar Bujang Salim.

Makam salah seorang pahlawan rakyat Aceh itu sering diziarahi berbagai kalangan dari sejumlah daerah. Gambar Bujang Salim kini dipajang di ruangan Imum Chik Masjid Bujang Salim. Di bagian depan gambar berbingkai itu tertulis, “Alm. Budjang Selamat (Teuku Rhi Budjang, Teuku Bujang). Lahir 1891, meninggal Rabu, 14 Januari 1959”.

Kata Imum Chik Masjid Bujang Salim, Teungku Zaunuddin Basyah, “Salim itu bahasa Arab, jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, salim bermakna ‘selamat’. Makanya masjid ini diberi nama Masjid Bujang Salim, nama perintisnya”.[http://sumaterapost.com]
 

Health

Video

Facebook

Religion


Tokoh

Tokoh

Translate

Tasauf

Google+ Badge